Peraturan Perpajakan Pilihan

Contoh: Peraturan SPT Elektronik

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-103/PJ/2017

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-103/PJ/2017 tentang Pengecualian Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak yang Menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Elektronik Pajak Penghasilan, dengan ini kami sampaikan peraturan dimaksud.

Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-03/PJ/2017

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2017 tentang Tata Cara Pelaporan dan Pengawasan Harta Tambahan Dalam Rangka Pengampunan Pajak, dengan ini kami sampaikan peraturan dimaksud.

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-87/PJ/2017

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-87/PJ/2017 tentang Pengecualian Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang Menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi , dengan ini kami sampaikan peraturan dimaksud.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 261/PMK.03/2016

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 261/PMK.03/2016 tentang Tata Cara Penyetoran, Pelaporan, dan Pengecualian Pengenaan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/ atau Bangunan, dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Atas Tanah dan/ atau Bangunan Beserta Perubahannya, dengan ini kami sampaikan peraturan dimaksud.

 

Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-28/PJ/2016

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-28/PJ/2016 tentang Ketentuan Pengalihan Harta Berupa Dana ke Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Dalam Rangka Pengampunan Pajak, dengan ini kami sampaikan peraturan dimaksud.

 

Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-26/PJ/2016

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-26/PJ/2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-07/PJ/2016 tentang Dokumen dan Pedoman Teknis Pengisian Dokumen Dalam Rangka Pelaksanaan Pengampunan Pajak, dengan ini kami sampaikan peraturan dimaksud.

 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.08/2016

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 150/PMK.08/2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.08/2016 tentang Tata Cara Pengalihan Harta Wajib Pajak ke dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Penempatan pada Instrumen Investasi di Pasar Keuangan Dalam Rangka Pengampunan Pajak, dengan ini kami sampaikan peraturan dimaksud

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.08/2016

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 151/PMK.08/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.08/.2016 tentang Tata Cara Pengalihan Harta Wajib Pajak ke dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Penempatan pada Investasi di Luar Pasar Keuangan Menimbang dalam Rangka Pengampunan Pajak, dengan ini kami sampaikan peraturan dimaksud.

 

Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-20/PJ/2016

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan  Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2016 tentang Tata Cara Penerbitan dan Pengiriman Surat Keterangan Pengampunan Pajak, dengan ini kami sampaikan peraturan dimaksud.

 

Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-21/PJ/2016

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan  Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-21/PJ/2016 tentang Tata Cara Pencabutan atas Surat Pernyataan, dengan ini kami sampaikan peraturan dimaksud.