Siaran Pers

Kanwil DJP Sumut I dan II Jalin Kerja Sama dengan Pemerintah Provinsi Sumut

Pada hari Selasa (10/10/17), Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sumatera Utara I dan II bersama dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melakukan penandatanganan Kesepakatan Bersama mengenai Penghimpunan Data dan Informasi Perpajakan serta Penerapan Konfirmasi Status Wajib Pajak dan Inklusi Kesadaran Pajak dalam Kurikulum Pendidikan. Penandatanganan dilakukan oleh Gubernur Sumatera Utara, Dr. Ir. H. Tengku Erry Nuradi, M.Si., Kepala Kanwil DJP Sumatera Utara I, Mukhtar, SH. MM., dan Kepala Kanwil DJP Sumatera Utara II, Tri Bowo, ST., MM.

Penggunaan Faktur Pajak Dalam Transaksi Perdagangan

Sehubungan dengan pemberitaan yang menjadi viral di media sosial tentang e-Faktur versi 2.0, bersama ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyampaikan penegasan sebagai berikut:

1. Informasi yang beredar di masyarakat terkait aplikasi faktur pajak dengan menyebutkan link pajak yang bukan dari situs resmi Ditjen Pajak, dengan ini disampaikan bahwa informasi tersebut tidak dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

2. Informasi resmi terkait aplikasi e-faktur versi 2.0 dapat diperoleh di website DJP di www.pajak.go.id.

Pedoman Penilaian Terbit, Berikan Kejelasan dan Kepastian Bagi Pemeriksaan Pasca Amnesti Pajak

Pedoman Penilaian Terbit, Berikan Kejelasan dan Kepastian Bagi Pemeriksaan Pasca Amnesti Pajak

Direktur Jenderal Pajak pada 22 September 2017 telah menerbitkan Surat Edaran Nomor
SE-24/PJ/2017 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Harta Selain Kas yang Diperlakukan atau
Dianggap Sebagai Penghasilan Dalam Rangka Pelaksanaan Pasal 18 Undang-Undang
Pengampunan Pajak.

Klarifikasi terkait Pemberitaan Mengenai Pajak Penghasilan Terhadap Profesi Penulis

Sehubungan dengan pemberitaan terkait keluhan atas perlakuan pajak penghasilan yang dianggap tidak adil terhadap profesi penulis khususnya yang disampaikan oleh penulis Tere Liye, bersama ini Ditjen Pajak menyampaikan penjelasan sebagai berikut:

1. Pada prinsipnya semua jenis penghasilan yang diterima dari semua sumber dikenakan pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan menjunjung tinggi asas-asas perpajakan yang baik, termasuk asas keadilan dan kesederhanaan.

Kanwil Pajak Sumatera Utara II Kumpulkan Pengusaha Sawit Untuk Taat Pajak

MEDAN, 31 September 2017 – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara II (Kanwil DJP Sumut II) mengumpulkan Pengusaha Sawit, Karet dan Kopi di Hotel Aryaduta Medan (30/8/17) dalam acara Tax Gathering dengan tema “Sinergi Membangun Negeri”.

Acara ini dilaksanakan dalam rangka membangun sinergi antara pengusaha dan pemerintah untuk mensukseskan program pemerintah mambangun negeri yang memerlukan pembiayaan besar yang sumber utamanya berasal dari penerimaan pajak.

Punya Utang Pajak, Harta Penunggak Pajak Disita dan Dilelang

BANDUNG, 22 Agustus 2017 - Dalam rangka melaksanakan penegakan hukum di bidang perpajakan dan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran utang pajak, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Cibeunying melelang sebidang tanah di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwakarta, Jl. Siliwangi No. 9, Purwakarta, Jumat (04/08/2017).

Banten Awali Semester II/2017 dengan Penyanderaan

Rabu, 26 Juli 2017, Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Banten, Kepolisian Republik Indonesia, dalam hal ini Kepolisian Sektor (Polsek) Curug dan Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Banten, melakukan Konferensi Pers Penegakan Hukum Gijzeling, di Rumah Tahanan Klas IIB Serang (Rutan Serang) atas Penyanderaan Penanggung Pajak PT DT, dengan tersandera KJY selaku pemilik dan penunggak pajak.

Kanwil DJP Jabar I Berhasil Himpun Pajak Rp12,85 T

BANDUNG, 17 Juli 2017- Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jawa Barat I mencatat realisasi penerimaan pajak per 11 Juli  2017 sebesar Rp 12,85 triliun atau mencapai 44,25% dari target 2017 sebesar Rp 29 triliun. Angka tersebut mengalami kenaikan sebesar 25,72% dari realisasi tahun sebelumnya. Demikian disampaikan kepala Kanwil DJP Jawa Barat I, Yoyok Satiotomo, dalam Rapat Koordinasi Daerah di Gedung Keuangan Negara, Jl. Asia Afrika No. 114 Bandung, Selasa (11/7).

Tunggak Pajak Rp 5.71 Miliar, Direktur Perusahaan Dititipkan di Lapas Porong

Atas kerjasama Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat, KPP Pratama Jakarta Menteng Dua dan Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I dengan Ditjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM dan Polda Jawa Timur pada hari Selasa, 18 Juli 2017 telah melakukan penyanderaan atas SH, Direktur PT TJ yang memiliki tunggakan pajak Rp 5,71miliar. Saat ini SH dititipkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Porong, Surabaya.

Semalam di Lapas Salemba, Penanggung Pajak ini Langsung Lunasi Utang Pajaknya

Direktorat Jenderal Pajak dalam hal ini Kantor Wilayah DJP Kalimantan Timur dan Utara bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan HAM, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, pada Rabu 12 Juli 2017 telah menyandera seorang penanggung pajak dengan inisial EB di Lapas Salemba, Jakarta.

EB adalah pemegang saham PT MMKU yang bergerak di bidang pertambangan emas dan perak yang memiliki utang pajak sebesar Rp2,37 miliar yang berasal dari tagihan pajak penghasilan serta pajak bumi dan bangunan untuk tahun pajak 2013, 2015, dan 2016.