Siaran Pers

Indonesia dan Hong Kong Resmi Kerjasama Pertukaran Informasi Keuangan Untuk Tujuan Perpajakan

Direktur Jenderal Pajak, Ken Dwijugiasteadi, dan Commissioner of Inland Revenue Department, Hong Kong, Mr. Wong Kuen-fai, hari ini telah menandatangani Bilateral Competent Authority Agreement (BCAA) di Kantor Pusat Inland Revenue Department, Hong Kong. Penandatangan BCAA tersebut disaksikan oleh Konsul Jenderal Kementerian Luar Negeri Indonesia di Hong Kong, Tri Tharyat, dan Direktur Perpajakan Internasional, P. M. John L. Hutagaol.

Penerbit Faktur Pajak Fiktif Divonis Penjara 5 Tahun 6 Bulan dan Denda Rp2,9 Miliar

Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara pada Jumat, 9 Juni 2017 menjatuhkan vonis kepada tiga terdakwa tindak pidana perpajakan berinisial DS, RS dan SM, dengan hukuman pidana penjara masing-masing selama lima tahun enam bulan, empat tahun enam bulan dan dua tahun. Sementara untuk DS ditambah denda sebesar Rp 2.9 miliar subsider 6 (enam) bulan kurungan. Atas vonis terhadap ketiga terdakwa tersebut, tim Jaksa Penuntut Umum menyatakan banding.

Pemerintah Merevisi Batas Minimum Saldo Rekening Yang Wajib Dilaporkan Lembaga Keuangan Secara Otomatis Kepada DJP

Siaran pers Kementerian Keuangan, tanggal 7 Juni 2017, menyatakan bahwa Pemerintah merevisi batas minimum saldo rekening yang wajib dilaporkan Lembaga Keuangan secara otomatis kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Pemerintah memutuskan untuk meningkatkan batas minimum nilai saldo rekening keuangan yang wajib dilaporkan secara berkala dari semula Rp200 juta menjadi Rp1 miliar.

Siaran Pers lengkap dapat diunduh pada tautan berikut:

 

Kanwil DJP Sumut I Apresiasi Seluruh Pihak dalam Pengamanan Penerimaan Pajak

Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) telah berakhir. Jumlah uang tebusan yang masuk ke kas negara dari para Wajib Pajak di lingkungan Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sumatera Utara I hampir mencapai Rp 5 triliun. Total Wajib Pajak yang memanfaatkan Program Pengampunan Pajak lebih dari 54 ribu orang. Jumlah harta yang dideklarasi di dalam negeri sebanyak Rp 176,4 triliun, dengan total repatriasi hingga Rp 3,8 triliun. Sedangkan jumlah harta yang dideklarasi di luar negeri sebesar Rp 44,8 triliun.

Klarifikasi Pemberitaan Media Berkaitan Dengan Pajak Fadli Zon

Sehubungan dengan pemberitaan di berbagai media yang menyatakan bahwa ada pesanan dari istana untuk mencari persoalan pajak Bapak Fadli Zon, bersama ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyampaikan penegasan sebagai berikut:

1. DJP tidak pernah mendapatkan instruksi atau pesanan untuk mencari persoalan perpajakan wajib pajak dari siapapun. DJP bukanlah alat politik, melainkan institusi penghimpun penerimaan negara yang bekerja berdasarkan Undang-Undang Perpajakan, baik UU formal dan material.

Kembali, Kanwil DJP Jabar I Kirim Penunggak Pajak ke Nusakambangan

BANDUNG, 8 Mei 2017- Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jawa Barat I menyandera kembali seorang penunggak pajak berinisial HS, asal Bandung di Lapas Batu Nusakambangan, Senin, (08/05/2017). HS disandera kembali karena yang bersangkutan mempunyai utang pajak dan telah dilakukan serangkaian tindakan penagihan aktif atas CV.SB, dengan HS bertindak selaku penanggung pajak. Nilai tunggakan dimaksud mencapai Rp7,6 miliar. CV. SB menunggak PPh dan PPN hasil pemeriksaan pajak tahun 2008 dan 2016. 

Klarifikasi Terkait Pemberitaan Penahanan Mantan Pejabat Ditjen Pajak

Menanggapi pemberitaan di media tentang penahanan mantan pegawai Ditjen Pajak oleh Kejaksaan Agung, bersama ini disampaikan klarifikasi sebagai berikut.

Kanwil DJP Bali Gelar Media Gathering Pasca Amnesti Pajak

Denpasar – Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Bali undang para awak media baik Pimpinan Redaksi dan wartawan media cetak, elektronik, dan media online di acara Media Gathering yang digelar di Ayucious Resto & Lounge, Rabu (26/04).

Kanwil DJP Bali mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh awak media di Provinsi Bali yang telah berpartisipasi dalam menyukseskan Program Amnesti Pajak melalui kontribusi penyiaran berita terkait Amnesti Pajak.

Tunggak Rp 412 juta, KPP Cibeunying Sita Aset Penunggak Pajak

BANDUNG, 26 April 2017- Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Cibeunying aktif melaksanakan kegiatan penagihan. Kali ini proses penyitaan dilakukan atas satu bidang tanah seluas 5.030 m2 milik PT. PDAP yang berlokasi di Ciater, Subang, Selasa (25/04/2017). Perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha pertambangan dan galian itu menunggak pajak sebesar Rp 412 juta.

DJP Tidak Perpanjang Batas Akhir Penyampaian SPT Tahunan Badan

BANDUNG, 26 April 2017- Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I ( Kanwil DJP Jabar I), Yoyok Satiotomo, mengatakan batas terakhir untuk melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) Badan pada 30 April 2017. Untuk itu, pihaknya mengimbau kepada seluruh Wajib Pajak Badan yang belum menyampaikan SPT Tahunan PPh 2016 agar tidak menunda melaporkan SPT Tahunan PPh Badan.